Pemkab Lamongan Nyalakan Semangat Akselerasi ETPD Menuju PAD Rp 1 Triliun

Bertempat di Aula Pertemuan Gajah Mada Lt.7 Gedung Pemkab Lamongan, Kamis (3/9), Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar High Level Meeting (HLM) untuk memperkuat akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) menuju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1 triliun. Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dalam sambutannya menegaskan bahwa target itu merupakan keharusan yang harus diwujudkan bersama, sekaligus menyalakan semangat transformasi ETPD dengan mengimbau seluruh ASN agar menjadi teladan di lingkungan masing-masing.

"HLM ini bertujuan menyatukan visi dan misi bersama. Kita harus menjadi teladan agar masyarakat juga menjadikan transformasi digital sebagai kebiasaan, sehingga digitalisasi di Kabupaten Lamongan berjalan sukses dan mampu mendorong peningkatan PAD untuk mencapai target Rp1 triliun dalam waktu yang tidak terlalu lama," ucap Pak Yes.

Pak Yes juga mengaskan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah bukan sebatas perubahan dari tunai menjadi nontunai, tetapi harus mampu menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Moh. Nalikan, dalam laporannya menyampaikan bahwa High Level Meeting ini dilaksanakan sebagai komitmen Pemkab Lamongan untuk mempercepat transformasi pengelolaan transaksi keuangan dari pola konvensional menuju sistem yang terintegrasi, transparan, efektif, dan akuntabel menuju PAD Rp 1 Triliun.

Target tersebut, lanjut Sekda Nalikan, tidak dapat dicapai hanya dengan menaikkan target pendapatan dari tahun ke tahun, tapi yang dibutuhkan adalah perubahan cara kerja, penguatan basis data, perluasan kanal pembayaran, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi potensi pajak dan retribusi serta kolaborasi seluruh perangkat daerah.

"Ke depan perangkat dan sistem yang telah dibangun harus semakin dioptimalkan, data yang masuk tidak boleh hanya berhenti sebagai data transaksi, tetapi harus digunakan sebagai instrumen analisis, potensi pengawasan kepatuhan, evaluasi omzet dan pengambilan kebijakan," pungkasnya.