Bupati Yes Tegaskan Optimalisasi BMD untuk Perkuat Pendapatan Asli Daerah

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, di Kantor DPRD Lamongan, Senin (7/9). Usai penyampaian PU fraksi, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menanggapi arah kebijakan fiskal yang telah disampaikan dalam nota pengantar keuangan, 7 fraksi menekankan terhadap beberapa isu strategis mulai dari perbaikan infrastuktur, penguatan ketahanan pangan dan pengelolaan risiko iklim, hingga dorongan terhadap produktivitas masyarakat dalam menaikkan ekonomi daerah, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan peningkatan mutu pendidikan.

Menurut pandangan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Lamongan, perhatian pembangunan daerah perlu difokuskan pada infrastuktur dan konektivitas kewilayahan. Harapannya, alokasi anggaran dapat dimanfaatkan untuk rekontruksi ruas jalan dengan urgensi dan manfaat ekonomi tertinggi. Lebih lanjut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung anggaran untuk dialokasikan terhadap perbaikan mutu layanan dan sarana prasarana terhadap program pendidikan termasuk Perintis, guna mengurangi beban keluarga dan memperluas kesempatan belajar.

Secara umum, fraksi-fraksi mendorong penguatan ekonomi lokal berbasis kreativitas masyarakat, melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif, sehingga mewujudkan masyarakat yang mandiri.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Yes menindaklajuti pembahasan terkait usulan fraksi terhadap Raperda Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan optimalisasi BMD melalui penertiban inventarisasi, pengamanan, sertifikasi, penilaian, serta pemanfaatan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nantinya, aset-aset yang masih memiliki potensi ekonomi, akan dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

"Setiap usulan dan dukungan yang telah disampaikan akan menjadi arah kebijakan perubahan peraturan daerah, sehingga selaras denga kepastian hukum yang berlaku, dalam menunjang atau mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Maka, sebagai perhatian agarseluruh tatanan teknis ini dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya," ucap Bupati Yes.