Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Selasa (13/10). Dalam rancangan tersebut, Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp2.892.499.000.000. Sementara Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp2.890.249.000.000. Berdasarkan komposisi tersebut, fraksi-fraksi di DPRD Lamongan mendukung optimalisasi kinerja pemerintah agar sesuai dengan target prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Mengusung tema pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2027, yakni “Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan”, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan dukungannya terhadap alokasi belanja daerah yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur, lingkungan hidup, perekonomian, peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta tata kelola pemerintahan. Pihaknya juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi agar pembangunan yang berjalan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Kendati demikian, sorotan tajam turut disampaikan pada sektor peningkatan SDM dan kesejahteraan sosial. Juru Bicara Fraksi PDIP, Busono Adi Waseso, meminta kepada kepala daerah agar memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan pemutusan layanan BPJS dan bantuan sosial (bansos).
"Perlunya peningkatan data agar status sosial masyarakat jelas tanpa tergantung pada pemerintah pusat terhadap penentuan desil, sehingga tidak terjadi carut-marut data sampai pada penyelesaian pemungutan BPJS yang menggadaikan hati dan logika masyarakat," tegas Busono Adi Waseso. (nry)
Melalui penyampaian pandangan umum seluruh fraksi yang dokumennya dibacakan langsung maupun diserahkan secara simbolis berharap agar catatan, masukan, dan pertanyaan kritis yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel
