Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat gerakan anti narkoba melalui penguatan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan literasi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Kemitraan BNN dan Komisi III DPR RI di Aula Rumah Makan Aqila, Kamis (29/10).
“Pencegahan narkoba merupakan bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kejayaan Lamongan yang berkelanjutan. Karena itu, diperlukan komitmen bersama agar upaya pencegahan ini berjalan secara konsisten dan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” ujar Dirham.
Wakil Bupati yang akrab disapa Mas Dirham menjelaskan, komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2024 serta berbagai kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan P4GN. Pemkab Lamongan juga memperkuat koordinasi melalui Tim Terpadu P4GN yang berperan dalam menyusun rencana aksi, mengoordinasikan program, melakukan sosialisasi dan deteksi dini, memetakan wilayah rawan, serta mendukung upaya rehabilitasi.
Dirham juga menyoroti pentingnya literasi digital sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial. Menurutnya, masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan memahami dampak perilaku berisiko, termasuk pinjaman online bermasalah, judi daring, hingga penyalahgunaan narkoba.
Berbagai upaya pencegahan terus diperkuat, mulai dari deklarasi antinarkoba, lomba video TikTok bertema pencegahan narkoba, sosialisasi di sekolah saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), pengembangan Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba), hingga pelatihan dan tes urine bagi pimpinan atau ASN. Pemkab Lamongan juga tengah menggodok rencana pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lamongan. Langkah ini memerlukan koordinasi dan kolaborasi dengan BNN Provinsi Jawa Timur, termasuk pembahasan dukungan pendanaan agar pembentukan kelembagaan tersebut dapat direalisasikan.
Terkait perkembangan penyalahgunaan narkoba, Dirham menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah belum menemukan kasus vape yang mengandung zat narkotika di Lamongan. Meski demikian, kewaspadaan dan deteksi dini tetap diperlukan. Pemkab Lamongan juga menyatakan kesiapan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pengendalian vape sesuai ketentuan yang berlaku.
Sarasehan tersebut turut dihadiri Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru, Brigjen. Pol. Budi Mulyanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Husen, serta Kapolres Lamongan AKBP Adhytiawarman Gautama Putra, bersama unsur terkait lainnya. Melalui sinergi pemerintah daerah, BNN, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat, gerakan anti narkoba di Lamongan diharapkan semakin kuat dan mampu melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika.
Topik: #Generasi Emas Lamongan




